Kota Padang adalah kota terbesar di pesisir barat pulau Sumatera dan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat, Indonesia.
Sejak masa kolonial Hindia-Belanda, kota Padang telah menjadi pelabuhan utama dalam perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur.
Nama kota ini menjadi asal sebutan lain untuk kelompok etnik Minangkabau, dan juga digunakan untuk menyebut masakan khas mereka yang pada umumnya dikenal dengan nama Masakan Padang.[4]
Saat ini kota Padang menjadi pusat perekonomian karena memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat,[5] serta juga menjadi pusat pendidikan dan kesehatan, disebabkan jumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan yang ada di kota ini, dibandingkan kota-kota lain di Sumatera Barat.
Tidak ada data yang pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang.
Diperkirakan kota ini pada zaman dahulu berupa sebuah lapangan atau
dataran yang sangat luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata Padang juga dapat bermaksud pedang.[6] Menurut tambo setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari dataran tinggi (darek). Tempat pemukiman pertama adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang.[7] Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan daerah pesisir pantai barat Sumatera berada di bawah pengaruh kerajaan Pagaruyung.[8] Namun pada awal abad ke-17, kawasan ini telah menjadi bahagian dari kedaulatan kesultanan Aceh.[9][10]
Kota Padang telah dikunjungi oleh pelaut Inggris pada tahun 1649,[11] kemudian mulai berkembang sejak kehadiran VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) pada tahun 1663, yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan luhak.[12] Selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan pemukiman baru di pantai barat Sumatera untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau, selanjutnya pada tahun 1668, VOC telah berhasil mengusir pengaruh kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera, hal ini diketahui dari surat regent Jacob Pits kepada Raja Pagaruyung, yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini.[13] Walaupun pada tanggal 7 Agustus 1669, terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC, namun dapat diredam oleh VOC. Peristiwa ini dikemudian hari diabadikan sebagai tahun lahir kota Padang.[14]
Pada tahun 1781 Inggris berhasil menguasai kota ini[15] akibat rentetan perang Anglo-Belanda ke-4,[16] namun kemudian dikembalikan kepada VOC setelah ditandatanganinya perjanjian Paris tahun 1784.[17]
François Thomas Le Même, seorang bajak laut dari Perancis yang bermarkas di Mauritius dengan kapal utama berkuatan 12 meriam, menguasai dan menjarah kota ini pada tahun 1793, keberhasilan Le Même diapresiasi oleh pemerintah Republik Perancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan.[18]
Kemudian pada tahun 1795, kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris,[16] namun pasca peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui perjanjian Traktat London yang ditandatangani tanggal 17 Maret 1824.[19]
Pada tahun 1833, residen James du Puy melaporkan terjadi gempa bumi di Padang, yang diperkirakan berkekuatan 8.6-8.9 skala Richter serta menimbulkan tsunami,[20] dan sebelumnya pada tahun 1797, juga diperkirakan oleh para ahli pernah terjadi gempa bumi berkekuatan 8.5–8.7 skala Richter, yang juga menimbulkan tsunami melanda pesisir kota Padang, dan menyebabkan kerusakan pada kawasan pantai Air Manis.[20]
Pada tahun 1837, pemerintah Hindia-Belanda menjadikan kota Padang sebagi pusat pemerintahan wilayah Gouvernement Sumatra's Westkust[21] yang meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli. Selanjutnya kota ini menjadi daerah gemeente sejak 1 April 1906 setelah keluarnya ordonansi (STAL 1906 No.151) pada tanggal 1 Maret 1906.
Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada tanggal 17 Maret 1942, kota Padang telah ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka, dan disaat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia.[22] Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya,[23] dan setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.[24]
Berita kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, baru sampai ke kota Padang sekitar akhir bulan Agustus, namun pada tanggal 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan.[25]
Pada tanggal 9 Maret 1950, kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia yang sebelumnya merupakan negara bagian melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-undang nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, tanggal 15 Agustus 1950 menetapkan perluasan wilayah kota Padang.[24] Pada tanggal 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui surat keputusan nomor 1/g/PD/1958, secara de facto menetapkan kota Padang menjadi ibukota provinsi Sumatera Barat, dan secara de jure pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kemudian, setelah menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah kota Padang sebagai pemerintah daerah.[26]
Kota Padang mendapat piala Adipura untuk pertama kalinya pada tahun 1986 dari Presiden Soeharto atas prestasinya menjadi salah satu kota terbersih di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1991 kota ini juga memperoleh Adipura Kencana.[14]
Pada tanggal 30 September 2009, kota ini mengalami gempa berkekuatan 7.6 skala Richter,[27] dengan titik pusat gempa di laut pada 0.84° LS dan 99.65° BT dengan kedalaman 71 km, yang menyebabkan kehancuran 25 % infrastruktur yang ada di kota ini.[28] Dalam kunjungan serta mengawasi secara langsung proses evakuasi dan pemulihan karena bencana ini, presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh aparat pemerintah untuk mengutamakan kegiatan tanggap darurat kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi serta rekonstruksi.[29] Pada tanggal 27 Oktober 2010 presiden SBY kembali ke kota ini untuk meninjau dan memastikan kegiatan tanggap darurat atas bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di kepulauan Mentawai.[30]
Salah satu sudut kota Padang dari udara
Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatera, dengan luas keseluruhan kota Padang adalah 694,96 km²[31]
atau setara dengan 1,65% dari luas provinsi Sumatera Barat. Dari luas
tersebut, lebih dari 60%, yaitu ± 434,63 km², merupakan daerah
perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan
daerah efektif perkotaan.
Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 84 km dan pulau kecil sebanyak 19 buah (di antaranya yaitu pulau Sikuai dengan luas 4.4 Ha di kecamatan Bungus Teluk Kabung, pulau Toran seluas 25 Ha[32] dan pulau Pisang Gadang[33] di kecamatan Padang Selatan). Daerah perbukitan membentang dibagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran.
Beragam tempat peribadatan juga dijumpai di kota ini. Selain didominasi oleh masjid, gereja dan klenteng juga terdapat di kota Padang.
Masjid Raya Ganting merupakan masjid tertua di kota ini, yang dibangun sekitar tahun 1700. Sebelumnya masjid ini berada di kaki Gunung Padang sebelum dipindahkan ke lokasi sekarang. Beberapa tokoh nasional pernah salat di masjid ini di antaranya Soekarno, Hatta, Hamengkubuwana IX dan A.H. Nasution.[44] Bahkan Soekarno sempat memberikan pidato di masjid ini.[45] Masjid ini juga pernah menjadi tempat embarkasi haji melalui pelabuhan Emmahaven (sekarang Teluk Bayur) waktu itu, sebelum dipindahkan ke Asrama Haji Tabing sekarang ini.[46]
Gereja katholik dengan arsitektur Belanda telah berdiri sejak tahun 1933[47] di kota ini, walaupun French Jesuits telah mulai melayani umatnya sejak dari tahun 1834, seiring bertambahnya populasi orang Eropa waktu itu.[48]
Dalam rangka mendorong kegairahan penghayatan kehidupan beragama terutama bagi para penganut agama Islam pada tahun 1983 untuk pertama kalinya di kota ini diselenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-13.[48]
Balai kota Padang tempo dulu
Pada tahun 1928 dipilih sebagai Burgemeester (wali kota) pertama adalah Mr. W.M. Ouwerkerk yang memerintah sampai tahun 1940 yang kemudian digantikan oleh D. Kapteijn sampai masuknya tentara pendudukan Jepang tahun 1942. Dalam meningkatkan layanan pemerintahan pada tahun 1931 dibangun Gemeente Huis
(Balai Kota) dengan arsitektur gaya balai kota di Eropa, memiliki ciri
khas sebuah menara dengan jam, sebagai kantor pusat pemerintahan kota
Padang yang sampai hari ini gedung tersebut masih berfungsi sebagai
balai kota Padang.
Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, Said Rasad dipilih sebagai penganti, dan menjadi Walikota ketiga. Kemudian, ia memindahkan pusat pemerintahan ke kota Padangpanjang.[24] Namun, pada bulan September 1947, Belanda menunjuk Dr. A. Hakim, untuk menjadi wali kota Padang.[24]
Pada awal tahun 1950-an, sewaktu Dr. Rasidin menjadi wali kota Padang, ia mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan becak sebagai sarana transportasi angkutan umum di kota Padang, karena dianggap kurang manusiawi.[24] Kemudian, pada tahun 1956, B. Dt. Pado Panghulu, seorang penghulu dari kota Bukittinggi, terpilih sebagai wali kota Padang berikutnya.[50] Tidak lama kemudian, pecah ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketegangan memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan. Selanjutnya, PRRI yang dianggap sebagai pemberontak[56] oleh pemerintah pusat dihancurkan dengan pengiriman kekuatan militer terbesar yang tercatat dalam sejarah Indonesia.[57] Akibat peristiwa ini juga, terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain.[58]
Setelah PRRI, pada tanggal 31 Mei 1958, Z. A. St. Pangeran dilantik menjadi wali kota Padang yang ketujuh, dengan setumpuk beban berat. Selain melanjutkan pembangunan, ia juga harus memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang tercabik akibat perang saudara.[58] Namun pada pertengahan tahun 1966, dia dipaksa mundur dari jabatannya oleh para mahasiswa.[25]
Gedung DPRD kota Padang
Setelah runtuhnya demokrasi terpimpin pasca Gerakan 30 September, dan kemudian muncul istilah Orde Baru, pada tahun 1966, Drs. Azhari ditunjuk menjadi wali kota oleh pihak militer mengantikan wali kota sebelumnya yang dianggap cendrung berpihak kepada PKI waktu itu.[25][48] Pada tahun 1967, ia digantikan oleh Drs. Akhiroel Yahya sebagai wali kota berikutnya.[14]
Pada tahun 1971, Drs. Hasan Basri Durin ditunjuk menjadi pejabat wali kota mengantikan wali kota sebelumnya, dan tahun 1973 terpilih menjadi wali kota definitif, memimpin kota Padang selama dua periode sampai tahun 1983,[59] sebelum digantikan oleh Syahrul Ujud S.H.,[60] yang menjadi wali kota Padang selama dua periode berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 1993, terpilih seorang mantan wartawan Drs. Zuiyen Rais, M.S.,[61] yang juga memimpin kota Padang selama dua periode sampai pada tahun 2003.
Kantor Javaansche Bank di Padang tempo dulu
Kota Padang sebagai kota pelabuhan sejak abad ke-19 telah mengalami
pertumbuhan ekonomi cepat yang didorong oleh tingginya permintaan kopi
dari Amerika, sehingga pada tahun 1864 telah berdiri salah satu cabang Javaansche Bank
yakni bank yang bertanggung jawab terhadap mata uang di Hindia Belanda
serta telah mengikuti standar selaras dengan yang ada di negara Belanda.
Seiring itu pada 1879 juga telah muncul bank simpan pinjam, hal ini mencerminkan tingginya tingkat peredaran uang di kota ini.[121]
Kota ini menempatkan sektor industri, perdagangan dan jasa menjadi andalan dibandingkan dengan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Walaupun disisi lain industri pengolahan di kota ini telah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang cukup berarti.[122]
Di kota ini terdapat sebuah pabrik semen yang bernama PT Semen Padang dan telah beroperasi sejak didirikan pada tahun 1910. Pabrik semen ini berlokasi di Indarung dan merupakan pabrik semen yang pertama di Indonesia,[123] dengan kapasitas produksi 5.240.000 ton per tahun.[124] Hampir 63% dari produksinya[123] (baik dalam bentuk kemasan zak maupun curah) didistribusikan melalui laut dengan memanfaatkan pelabuhan Teluk Bayur. Selepas reformasi politik dan ekonomi, masyarakat Minang umumnya menuntut pemerintah pusat untuk melaksanakan spin off (pemisahan) PT. Semen Padang dari induknya PT. Semen Gresik,[125][126] yang mana sejak tahun 1995 telah di merger (penggabungan) secara paksa oleh pemerintah pusat, walau tuntutan akuisisi PT. Semen Padang menjadi perusahaan yang mandiri lepas dari PT. Semen Gresik telah dikabulkan Pengadilan Negeri Padang,[127] namun penyelesaian persoalan tersebut masih belum jelas sampai sekarang.[128] Apalagi ditengarai terjadi kemerosotan kinerja perusahaan sejak penggabungan tersebut.[129] Hal ini karena pemerintah pusat masih menganggap restrukturisasi beberapa BUMN melalui pembentukan holding terhadap beberapa BUMN yang memiliki keterkaitan atau kesamaan usaha merupakan penyelesaian terbaik untuk membangun keunggulan daya saing BUMN tersebut agar lebih menjamin perolehan laba di atas rata-rata perusahaan pesaing lainnya.[130]
Meskipun kota Padang diguncang gempa bumi pada 30 September 2009, inflasi
tinggi tidak terjadi. Dilaporkan bahwa tingkat inflasi kota Padang pada
Oktober 2009 sebesar 1,78%, dengan laju inflasi tahunan kota Padang
tercatat sebesar 4,36% dan laju inflasi tahun kalender sebesar 3,27%.[131]
Setelah pemulihan ekonomi pasca gempa, inflasi tahunan kota Padang pada
akhir triwulan-I 2010 masih rendah dan berada pada kisaran 3,05%.[132]
Plaza Andalas sebagai salah satu pusat perdagangan modern di kota Padang, yang ditutup pasca gempa, pada tanggal 1 April 2010 mulai beroperasi kembali dan pemerintah setempat berharap dapat menjadi pemicu bangkitnya kembali perekonomian masyarakat,[133][134] walaupun beberapa pasar tradisional masih berada dalam keadaan pasar darurat, menunggu selesainya proses rekonstruksi dan rehabilitasi.[135][136] Sementara Basko Grand Mall yang juga pusat perbelanjaan modern di kota Padang, direncanakan akan mulai beroperasi kembali pada awal Juni 2010.[137]
Dalam mendorong kelancaran aktivitas perekonomian, pasar sebagai tempat perputaran ekonomi masyarakat, memerlukan adanya peran aktif dari pemerintah setempat dalam penyediaan sarana dan prasarana. Konflik yang terjadi antara para pedagang dan pemerintah setempat dalam hal rekonstruksi, rehabilitasi maupun relokasi terutama pasca gempa bumi, tentunya akan memperburuk perekonomian kota itu sendiri.[138] Pembangunan pasar saat ini dilakukan secara bertahap, untuk tahap pertama tahun 2010 telah dikerjakan dengan dana sebesar 64,5 milyar rupiah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dana pendamping sebesar 59 milyar rupiah dari APBD.[139]
Klenteng See Hin Kiong di Padang
Kota Padang terkenal akan legenda Siti Nurbaya dan Malin Kundang, dan saat ini kota Padang sedang berbenah ke arah pembangunan kepariwisataan.[140]
Kota ini memiliki sebuah museum yang terletak di pusat kota yang bernama Museum Adityawarman. Museum ini mengkhususkan diri pada sejarah dan budaya suku Minangkabau, suku Mentawai dan suku Nias. Museum ini memiliki 6.000 koleksi, dengan gaya arsitektur bangunannya berbentuk rumah adat Minangkabau (Rumah Gadang), model Gajah Maharam, serta di halaman depan museum terdapat dua lumbung padi.
Di kawasan pelabuhan Muara banyak dijumpai beberapa bangunan peninggalan sejak zaman Belanda, beberapa bangunan di kawasan tersebut ditetapkan pemerintah setempat sebagai cagar budaya, di antaranya Masjid Muhammadan bertarikh 1843, merupakan masjid berwarna hijau muda yang dibangun oleh komunitas keturunan India, Klenteng Kwan Im yang bernama See Hin Kiong tahun 1861 kemudian direnovasi kembali tahun 1905 setelah sebelumnya terbakar.[141] Dari sehiliran Batang Arau, terdapat sebuah jembatan yang bernama jembatan Siti Nurbaya. Jembatan itu menghubungkan sebuah kawasan bukit yang dikenal juga dengan nama Gunung Padang. Konon, pada bukit ini terdapat kuburan Siti Nurbaya.[142] Kawasan bukit ini juga dahulunya menjadi tempat pemukiman awal masyarakat etnis Nias di kota Padang.[143]
Kemudian di pelabuhan Teluk Bayur terdapat beberapa kawasan wisata seperti pantai Air Manis, tempat batu Malin Kundang berdiri.[144] Selain itu, terus ke selatan dari pusat kota juga terdapat kawasan wisata pantai Caroline, dan pantai Bungus,[145] serta sebuah resort Wisata yang terletak di pulau Sikuai.[146]
Sedangkan ke arah kecamatan Koto Tangah, terdapat kawasan wisata pantai Pasir Jambak, serta kawasan wisata alam Lubuk Minturun,[147] yang populer dalam tradisi balimau dan ramai dikunjungi oleh masyarakat terutama sehari sebelum masuk bulan Ramadhan.[148]
Sementara pada kecamatan Lubuk Kilangan, terdapat Taman Hutan Raya Bung Hatta, merupakan kawasan konservasi pelestarian plasma nutfah flora hutan seluas 240 ha.[149] Taman Hutan Raya ini berbatasan dengan Kabupaten Solok, dan telah dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam, sarana pendidikan dan penelitian serta juga berfungsi hidroorologi dan penangkal polusi khususnya bagi Kota Padang.[150]
Sejak tahun 1995 Pemerintah Kota Padang telah mulai mengembangkan Hutan Kota termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman dan indah, juga sebagai salah satu sarana rekreasi terutama bagi warga kotanya.[151] Selain tetap mempertahankan beberapa RTH yang telah ada seperti RTH Imam Bonjol[152] dan RTH Taman Melati, pemerintah kota berencana membangun Hutan Kota pada kawasan Delta Malvinas yang berada pada sehiliran Batang Kuranji.[153]
Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebahagian besar masyarakat Indonesia, masakan ini juga populer sampai ke mancanegara.[154] Makanan yang populer di antaranya seperti Gulai, Rendang, Ayam Pop, Terung Balado, Gulai Itik Cabe Hijau, Nasi Kapau, Sate Padang dan Karupuak Sanjai. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Meskipun begitu, yang dinamakan sebagai "masakan Padang" sebenarnya dikenal sebagai masakan etnis Minangkabau secara umum.[4]
Dalam mendorong pariwisata di kota Padang, pemerintah kota menggelar Festival Rendang untuk pertamakalinya pada tahun 2011. Setelah sebelumnya Rendang dinobatkan oleh CNN International sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World’s 50 Most Delicious Foods (50 Hidangan Terlezat Dunia).[155] Festival yang dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau Imam Bonjol ini diikuti oleh kelurahan se-Kota Padang dan berhasil memasak 5,2 ton daging, sehingga mendapatkan piagam Museum Rekor Indonesia untuk kategori peserta dan daging terbanyak.[156]
Sejak masa kolonial Hindia-Belanda, kota Padang telah menjadi pelabuhan utama dalam perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur.
Nama kota ini menjadi asal sebutan lain untuk kelompok etnik Minangkabau, dan juga digunakan untuk menyebut masakan khas mereka yang pada umumnya dikenal dengan nama Masakan Padang.[4]
Saat ini kota Padang menjadi pusat perekonomian karena memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat,[5] serta juga menjadi pusat pendidikan dan kesehatan, disebabkan jumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan yang ada di kota ini, dibandingkan kota-kota lain di Sumatera Barat.
Sejarah
Kota Padang telah dikunjungi oleh pelaut Inggris pada tahun 1649,[11] kemudian mulai berkembang sejak kehadiran VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) pada tahun 1663, yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan luhak.[12] Selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan pemukiman baru di pantai barat Sumatera untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau, selanjutnya pada tahun 1668, VOC telah berhasil mengusir pengaruh kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera, hal ini diketahui dari surat regent Jacob Pits kepada Raja Pagaruyung, yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini.[13] Walaupun pada tanggal 7 Agustus 1669, terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC, namun dapat diredam oleh VOC. Peristiwa ini dikemudian hari diabadikan sebagai tahun lahir kota Padang.[14]
François Thomas Le Même, seorang bajak laut dari Perancis yang bermarkas di Mauritius dengan kapal utama berkuatan 12 meriam, menguasai dan menjarah kota ini pada tahun 1793, keberhasilan Le Même diapresiasi oleh pemerintah Republik Perancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan.[18]
Kemudian pada tahun 1795, kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris,[16] namun pasca peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui perjanjian Traktat London yang ditandatangani tanggal 17 Maret 1824.[19]
Pada tahun 1833, residen James du Puy melaporkan terjadi gempa bumi di Padang, yang diperkirakan berkekuatan 8.6-8.9 skala Richter serta menimbulkan tsunami,[20] dan sebelumnya pada tahun 1797, juga diperkirakan oleh para ahli pernah terjadi gempa bumi berkekuatan 8.5–8.7 skala Richter, yang juga menimbulkan tsunami melanda pesisir kota Padang, dan menyebabkan kerusakan pada kawasan pantai Air Manis.[20]
Pada tahun 1837, pemerintah Hindia-Belanda menjadikan kota Padang sebagi pusat pemerintahan wilayah Gouvernement Sumatra's Westkust[21] yang meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli. Selanjutnya kota ini menjadi daerah gemeente sejak 1 April 1906 setelah keluarnya ordonansi (STAL 1906 No.151) pada tanggal 1 Maret 1906.
Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada tanggal 17 Maret 1942, kota Padang telah ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka, dan disaat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia.[22] Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya,[23] dan setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.[24]
Berita kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, baru sampai ke kota Padang sekitar akhir bulan Agustus, namun pada tanggal 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan.[25]
Pada tanggal 9 Maret 1950, kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia yang sebelumnya merupakan negara bagian melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-undang nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, tanggal 15 Agustus 1950 menetapkan perluasan wilayah kota Padang.[24] Pada tanggal 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui surat keputusan nomor 1/g/PD/1958, secara de facto menetapkan kota Padang menjadi ibukota provinsi Sumatera Barat, dan secara de jure pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kemudian, setelah menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah kota Padang sebagai pemerintah daerah.[26]
Pada tanggal 30 September 2009, kota ini mengalami gempa berkekuatan 7.6 skala Richter,[27] dengan titik pusat gempa di laut pada 0.84° LS dan 99.65° BT dengan kedalaman 71 km, yang menyebabkan kehancuran 25 % infrastruktur yang ada di kota ini.[28] Dalam kunjungan serta mengawasi secara langsung proses evakuasi dan pemulihan karena bencana ini, presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh aparat pemerintah untuk mengutamakan kegiatan tanggap darurat kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi serta rekonstruksi.[29] Pada tanggal 27 Oktober 2010 presiden SBY kembali ke kota ini untuk meninjau dan memastikan kegiatan tanggap darurat atas bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di kepulauan Mentawai.[30]
Geografi
Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 84 km dan pulau kecil sebanyak 19 buah (di antaranya yaitu pulau Sikuai dengan luas 4.4 Ha di kecamatan Bungus Teluk Kabung, pulau Toran seluas 25 Ha[32] dan pulau Pisang Gadang[33] di kecamatan Padang Selatan). Daerah perbukitan membentang dibagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran.
Iklim
Wilayah daratan kota Padang ketinggiannya sangat bervariasi, yaitu antara 0 m sampai 1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah kecamatan Lubuk Kilangan. Suhu udaranya cukup tinggi, yaitu antara 23 °C-32 °C pada siang hari dan 22 °C-28 °C pada malam hari, dengan kelembabannya berkisar antara 78%-81%.[34] Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan. Tingginya curah hujan membuat kota ini cukup rawan terhadap banjir, pada tahun 1980 2/3 kawasan kota ini pernah terendam banjir karena saluran drainase kota yang bermuara terutama ke Batang Arau tidak mampu lagi menampung limpahan air tersebut.[35]Agama
Mayoritas penduduk kota Padang memeluk agama Islam. Kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau. Agama lain yang dianut di kota ini adalah Kristen, Buddha, dan Khonghucu, yang kebanyakan dianut oleh penduduk bukan dari suku Minangkabau.Beragam tempat peribadatan juga dijumpai di kota ini. Selain didominasi oleh masjid, gereja dan klenteng juga terdapat di kota Padang.
Masjid Raya Ganting merupakan masjid tertua di kota ini, yang dibangun sekitar tahun 1700. Sebelumnya masjid ini berada di kaki Gunung Padang sebelum dipindahkan ke lokasi sekarang. Beberapa tokoh nasional pernah salat di masjid ini di antaranya Soekarno, Hatta, Hamengkubuwana IX dan A.H. Nasution.[44] Bahkan Soekarno sempat memberikan pidato di masjid ini.[45] Masjid ini juga pernah menjadi tempat embarkasi haji melalui pelabuhan Emmahaven (sekarang Teluk Bayur) waktu itu, sebelum dipindahkan ke Asrama Haji Tabing sekarang ini.[46]
Gereja katholik dengan arsitektur Belanda telah berdiri sejak tahun 1933[47] di kota ini, walaupun French Jesuits telah mulai melayani umatnya sejak dari tahun 1834, seiring bertambahnya populasi orang Eropa waktu itu.[48]
Dalam rangka mendorong kegairahan penghayatan kehidupan beragama terutama bagi para penganut agama Islam pada tahun 1983 untuk pertama kalinya di kota ini diselenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-13.[48]
Masa kolonial
Di dorong oleh pertumbuhan beberapa kawasan yang sedemikian pesat telah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah kolonial Hindia-Belanda waktu itu. Meskipun mekanisme dan kegiatan pemerintahan telah bertambah maju, namun pemerintahan yang mencakup kepulauan yang terpencar-pencar dan saling berjauhan itu tidak dapat terawasi secara efektif. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan warga kolonial menginginkan pemodelan urusan pemerintahannya sebagaimana model di negeri Belanda sendiri, di mana sistem kekotaprajaan yang diperintah oleh seorang wali kota dan bertanggung jawab kepada Dewan Kotapraja. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1906, berdasarkan ordonansi (STAL 1906 No.151) yang ditanda tangani oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz sistem pemerintahan desentralisasi mulai diperkenalkan di Hindia Belanda, dan sejak 1 April 1906 termasuk kota Padang telah berstatus gemeente (kota), yang kemudian diiringi dengan pembentukan Dewan Kotapraja dengan tugas utama adalah perbaikan tingkat kesehatan masyarakat dan transportasi, termasuk penanganan masalah-masalah bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta penerangan jalan-jalan, begitu pula pengontrolan sanitasi, kebersihan selokan dan sampah-sampah, pengelolaan persediaan air, pengelolaan pasar dan rumah potong, perluasan kota dan kawasan pemukiman, tanah pekuburan, dan pemadam kebakaran.[49]
Awal kemerdekaan
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mr. Abubakar Jaar diangkat sebagai wali kota pertama kota Padang dalam negara kesatuan Republik Indonesia, Mr. Abubakar Jaar merupakan seorang pamong sejak zaman Belanda,[50] yang kemudian menjadi residen di Sumatera Utara.[51] Pada tanggal 15 Agustus 1946 dipilih Bagindo Azizchan sebagai wali kota kedua,[52] atas usulan Residen Mr. St. M. Rasjid,[53][54] seiring dengan keadaan negara dalam situasi darurat perang akibat munculnya agresi Belanda. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1947, Belanda melancarkan sebuah serangan militer dalam kota Padang. Bagindo Azizchan yang waktu itu berada di Lapai ikut tewas terbunuh sewaktu menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan kota Padang.[55]Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, Said Rasad dipilih sebagai penganti, dan menjadi Walikota ketiga. Kemudian, ia memindahkan pusat pemerintahan ke kota Padangpanjang.[24] Namun, pada bulan September 1947, Belanda menunjuk Dr. A. Hakim, untuk menjadi wali kota Padang.[24]
Pada awal tahun 1950-an, sewaktu Dr. Rasidin menjadi wali kota Padang, ia mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan becak sebagai sarana transportasi angkutan umum di kota Padang, karena dianggap kurang manusiawi.[24] Kemudian, pada tahun 1956, B. Dt. Pado Panghulu, seorang penghulu dari kota Bukittinggi, terpilih sebagai wali kota Padang berikutnya.[50] Tidak lama kemudian, pecah ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketegangan memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan. Selanjutnya, PRRI yang dianggap sebagai pemberontak[56] oleh pemerintah pusat dihancurkan dengan pengiriman kekuatan militer terbesar yang tercatat dalam sejarah Indonesia.[57] Akibat peristiwa ini juga, terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain.[58]
Setelah PRRI, pada tanggal 31 Mei 1958, Z. A. St. Pangeran dilantik menjadi wali kota Padang yang ketujuh, dengan setumpuk beban berat. Selain melanjutkan pembangunan, ia juga harus memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang tercabik akibat perang saudara.[58] Namun pada pertengahan tahun 1966, dia dipaksa mundur dari jabatannya oleh para mahasiswa.[25]
Orde baru
Pada tahun 1971, Drs. Hasan Basri Durin ditunjuk menjadi pejabat wali kota mengantikan wali kota sebelumnya, dan tahun 1973 terpilih menjadi wali kota definitif, memimpin kota Padang selama dua periode sampai tahun 1983,[59] sebelum digantikan oleh Syahrul Ujud S.H.,[60] yang menjadi wali kota Padang selama dua periode berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 1993, terpilih seorang mantan wartawan Drs. Zuiyen Rais, M.S.,[61] yang juga memimpin kota Padang selama dua periode sampai pada tahun 2003.
Perekonomian
Kota ini menempatkan sektor industri, perdagangan dan jasa menjadi andalan dibandingkan dengan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Walaupun disisi lain industri pengolahan di kota ini telah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang cukup berarti.[122]
Di kota ini terdapat sebuah pabrik semen yang bernama PT Semen Padang dan telah beroperasi sejak didirikan pada tahun 1910. Pabrik semen ini berlokasi di Indarung dan merupakan pabrik semen yang pertama di Indonesia,[123] dengan kapasitas produksi 5.240.000 ton per tahun.[124] Hampir 63% dari produksinya[123] (baik dalam bentuk kemasan zak maupun curah) didistribusikan melalui laut dengan memanfaatkan pelabuhan Teluk Bayur. Selepas reformasi politik dan ekonomi, masyarakat Minang umumnya menuntut pemerintah pusat untuk melaksanakan spin off (pemisahan) PT. Semen Padang dari induknya PT. Semen Gresik,[125][126] yang mana sejak tahun 1995 telah di merger (penggabungan) secara paksa oleh pemerintah pusat, walau tuntutan akuisisi PT. Semen Padang menjadi perusahaan yang mandiri lepas dari PT. Semen Gresik telah dikabulkan Pengadilan Negeri Padang,[127] namun penyelesaian persoalan tersebut masih belum jelas sampai sekarang.[128] Apalagi ditengarai terjadi kemerosotan kinerja perusahaan sejak penggabungan tersebut.[129] Hal ini karena pemerintah pusat masih menganggap restrukturisasi beberapa BUMN melalui pembentukan holding terhadap beberapa BUMN yang memiliki keterkaitan atau kesamaan usaha merupakan penyelesaian terbaik untuk membangun keunggulan daya saing BUMN tersebut agar lebih menjamin perolehan laba di atas rata-rata perusahaan pesaing lainnya.[130]
Plaza Andalas sebagai salah satu pusat perdagangan modern di kota Padang, yang ditutup pasca gempa, pada tanggal 1 April 2010 mulai beroperasi kembali dan pemerintah setempat berharap dapat menjadi pemicu bangkitnya kembali perekonomian masyarakat,[133][134] walaupun beberapa pasar tradisional masih berada dalam keadaan pasar darurat, menunggu selesainya proses rekonstruksi dan rehabilitasi.[135][136] Sementara Basko Grand Mall yang juga pusat perbelanjaan modern di kota Padang, direncanakan akan mulai beroperasi kembali pada awal Juni 2010.[137]
Dalam mendorong kelancaran aktivitas perekonomian, pasar sebagai tempat perputaran ekonomi masyarakat, memerlukan adanya peran aktif dari pemerintah setempat dalam penyediaan sarana dan prasarana. Konflik yang terjadi antara para pedagang dan pemerintah setempat dalam hal rekonstruksi, rehabilitasi maupun relokasi terutama pasca gempa bumi, tentunya akan memperburuk perekonomian kota itu sendiri.[138] Pembangunan pasar saat ini dilakukan secara bertahap, untuk tahap pertama tahun 2010 telah dikerjakan dengan dana sebesar 64,5 milyar rupiah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dana pendamping sebesar 59 milyar rupiah dari APBD.[139]
Pariwisata
Kota ini memiliki sebuah museum yang terletak di pusat kota yang bernama Museum Adityawarman. Museum ini mengkhususkan diri pada sejarah dan budaya suku Minangkabau, suku Mentawai dan suku Nias. Museum ini memiliki 6.000 koleksi, dengan gaya arsitektur bangunannya berbentuk rumah adat Minangkabau (Rumah Gadang), model Gajah Maharam, serta di halaman depan museum terdapat dua lumbung padi.
Di kawasan pelabuhan Muara banyak dijumpai beberapa bangunan peninggalan sejak zaman Belanda, beberapa bangunan di kawasan tersebut ditetapkan pemerintah setempat sebagai cagar budaya, di antaranya Masjid Muhammadan bertarikh 1843, merupakan masjid berwarna hijau muda yang dibangun oleh komunitas keturunan India, Klenteng Kwan Im yang bernama See Hin Kiong tahun 1861 kemudian direnovasi kembali tahun 1905 setelah sebelumnya terbakar.[141] Dari sehiliran Batang Arau, terdapat sebuah jembatan yang bernama jembatan Siti Nurbaya. Jembatan itu menghubungkan sebuah kawasan bukit yang dikenal juga dengan nama Gunung Padang. Konon, pada bukit ini terdapat kuburan Siti Nurbaya.[142] Kawasan bukit ini juga dahulunya menjadi tempat pemukiman awal masyarakat etnis Nias di kota Padang.[143]
Kemudian di pelabuhan Teluk Bayur terdapat beberapa kawasan wisata seperti pantai Air Manis, tempat batu Malin Kundang berdiri.[144] Selain itu, terus ke selatan dari pusat kota juga terdapat kawasan wisata pantai Caroline, dan pantai Bungus,[145] serta sebuah resort Wisata yang terletak di pulau Sikuai.[146]
Sedangkan ke arah kecamatan Koto Tangah, terdapat kawasan wisata pantai Pasir Jambak, serta kawasan wisata alam Lubuk Minturun,[147] yang populer dalam tradisi balimau dan ramai dikunjungi oleh masyarakat terutama sehari sebelum masuk bulan Ramadhan.[148]
Sementara pada kecamatan Lubuk Kilangan, terdapat Taman Hutan Raya Bung Hatta, merupakan kawasan konservasi pelestarian plasma nutfah flora hutan seluas 240 ha.[149] Taman Hutan Raya ini berbatasan dengan Kabupaten Solok, dan telah dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam, sarana pendidikan dan penelitian serta juga berfungsi hidroorologi dan penangkal polusi khususnya bagi Kota Padang.[150]
Sejak tahun 1995 Pemerintah Kota Padang telah mulai mengembangkan Hutan Kota termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman dan indah, juga sebagai salah satu sarana rekreasi terutama bagi warga kotanya.[151] Selain tetap mempertahankan beberapa RTH yang telah ada seperti RTH Imam Bonjol[152] dan RTH Taman Melati, pemerintah kota berencana membangun Hutan Kota pada kawasan Delta Malvinas yang berada pada sehiliran Batang Kuranji.[153]
Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebahagian besar masyarakat Indonesia, masakan ini juga populer sampai ke mancanegara.[154] Makanan yang populer di antaranya seperti Gulai, Rendang, Ayam Pop, Terung Balado, Gulai Itik Cabe Hijau, Nasi Kapau, Sate Padang dan Karupuak Sanjai. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Meskipun begitu, yang dinamakan sebagai "masakan Padang" sebenarnya dikenal sebagai masakan etnis Minangkabau secara umum.[4]
Dalam mendorong pariwisata di kota Padang, pemerintah kota menggelar Festival Rendang untuk pertamakalinya pada tahun 2011. Setelah sebelumnya Rendang dinobatkan oleh CNN International sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World’s 50 Most Delicious Foods (50 Hidangan Terlezat Dunia).[155] Festival yang dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau Imam Bonjol ini diikuti oleh kelurahan se-Kota Padang dan berhasil memasak 5,2 ton daging, sehingga mendapatkan piagam Museum Rekor Indonesia untuk kategori peserta dan daging terbanyak.[156]
Komentar
Posting Komentar